Informasi Modern Lampung
Lampung Butuh Asupan 260 Ton Garam
ilustrasi. www.methodist.or.id. Sumber : lampost.co
BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Provinsi Lampung membutuhkan 260 ton garam industri. Pasalnya, sampai ketika ini bahan dasar masakan tersebut terus menipis dan semakin melangka di kalangan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) supaya mendapatkan asupan berdasarkan Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) yg sudah membuka keran impornya. (Berita Lampung)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, M. Ilyas Hayani Muda menyebutkan saat ini KKP telah membuka kran impor garam dari Australia dan telah masuk ke Indonesia sebanyak 75 ribu ton. Impor itu dilakukan menjadi upaya atas kelangkaan & mahalnya harga garam pada sejumlah wilayah di Indonesia.
"Kebutuhan di Lampung memerlukan kurang lebih 260 ton garam. Tetapi dia belum mengetahui secara niscaya berapa stok garam yang akan masuk ke Lampung dan kapan akan dipasoknya juga kami belum tahu," istilah Ilyas pada Lampost.co, Jumat (18/8/2017).
Menurutnya, hingga waktu ini pihaknya masih menunggu berita terkait hal tadi dari KKP dan terus berkoordinasi. "Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait & kementerian pula masih mendata kebutuhan garam pada tiap wilayah. Kita tunggu saja, semoga Lampung menerima asupan dari sentra yg relatif," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov berencana mendatangkan garam berdasarkan luar negeri. Langkah import tadi guna mengatasi kelangkaan bumbu masakan harus pada pasar itu. Sebab, hal itu pun berakibat pada melonjaknya harga yang tidak terkendali.
Kepala Dinas Perdagangan Lampung, Ferynia menyebutkan pemprov telah berkoordinasi menggunakan pemerintah pusat terkait konflik kelangkaan garam yg melanda berbagai daerah di Indonesia. Terlebih, stok garam yg tersimpan pada Lampung kini tersisa 120 ton yg diprediksi akan habis di akhir bulan Juli.
"Berdasarkan data terakhir, stok garam di Lampung tinggal 120 ton. Mungkin hanya bertahan sampai akhir bulan ini. Maka itu kami sudah melakukan komunikasi ke pusat. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan & Perikanan, maka Menteri Perdagangan pun akan membuka keran impornya," tuturnya.Pemprov Hanya Ikuti Kententuan Pusat Gaji PNS 2018 tak NaikMenteri Keuangan memastikan gaji PNS atau ASN tahun 2018 nir akan naik. (Ilustrasi/aparatur/Foto: google.com)
BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Terkait nir naiknya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018, Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung, Minhairin, mengaku Pemerintah Provinsi hanya mengikuti perintah yg sudah ditetapkan pemerintah pusat.
"Ya kami ikut saja jikalau aturan sentra seperti itu. Kami kan di wilayah perpanjangan tangan pusat, jad ikut saja," kata beliau melalui telepon, Jumat (18/8/2017) malam. (Berita Lampung)
Menurut Minhairin, menggunakan adanya perintah tersebut pihaknya tidak akan menggantikan aturan honor PNS dengan acara lainnya. Sebab, peraturan tersebut diterapkan buat menekan aturan dan mengalihkannya dalam pensiunan PNS. "Tidak ada diganti program lain, kami hanya ikut aturan pusat saja," ujarnya.
Semetara Asisten Administrasi Umum Setprov, Hamartoni A. Hadis berkata belum mengetahui hal tadi & enggan dimintai berita. "Saya belum tahu soal itu, saya belum bisa komentar," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa gaji utama PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) nir akan naik dalam 2018. Ketentuan mengenai honor PNS masih sama dengan tahun 2016.
“Untuk PNS aktif diberikan (tambahan) honor ke-13 dan THR (tunjangan hari raya), kemudian buat pensiunan diberikan pula honor ke-13 dan THR,” istilah Sri Mulyani ketika jumpa pers pada Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Jakarta pada Rabu (16/8).Kontribusi Orangtua Penting Bagi Penghentian Bullyingseminar nasional bertema Stop bullying pada Ruang Abung Balai Keratun provinsi Lampung, Selasa (8/8). Foto : Effran
Komisi Perlindungan Anak (PA) mendorong agar orangtua dan energi pengajar memiliki kontribusi pada penghentian aksi perundungan (bullying) pada anak yang makin kerap terjadi pada kalangan pelajar. Sebab, 42 % kejahatan anak disokong menurut kekerasan fisik, lisan, dan psikologis. (fakta lampung)
Hal itu disampaikan dalam seminar nasional dalam rangka peringatan hari anak menggunakan tema 'Stop Bullying' pada Ruang Abung Balai Keratun provinsi Lampung, Selasa (8/8). Seminar itu turut dihadiri narasumber dari Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Akademisi Sowiyah, & Ketua Komunitas Sadar Kesehatan Zam Zanariah.
Arist Merdeka Sirait mengungkapkan bullying adalah kekerasan fisik, mulut, & psikologis berjangka panjang yg dilakukan terhadap seseorang yg tidak bisa mempertahankan diri dalam situasi buat melukai, menakuti, atau menciptakan orang tertekan, syok, depresi, & tidak berdaya.
Secara nasional, terdapat 216 ribu kekerasan terhadap anak yg terdiri dari 58 persen kekerasan seksual dan 42 persen merupakan bullying di lingkungan sekolah. Secara spesifik, di Lampung telah mengkategorikan darurat kejahatan seksual. "Untuk itu Lampung turut menjadi penekanan dalam antisipasinya," ungkapnya pada seminar.
Dari data tersebut, kata beliau, orang tua dan pengajar pula turut tak jarang terlibat pada perundungan. Untuk itu orang tua pada rumah & sekolah patutnya mempunyai donasi pula pada menghentikan praktik yg Mengganggu perkembangan mental anak itu menggunakan merefleksikan fungsi keluarga.
"Di masa pendidikan, interlektual saya tidak cukup baik dengan nilai 6, lima, & 4, tetapi gw jadi kepala Komnas PA. Artinya, nomor bukan indikator kecerdasan. Sebab, pendidikan terbaik aku adalah berdasarkan mak yang buta alfabet . Ibu aku selalu menasihati jika sudah akbar sanggup membantu keluarga & nir sombong. Nasihat itu saya dengar selama 12 tahun," urainya.
Arist menambahkan, agar orang tua & pengajar jangan pernah mengucilkan anak waktu kurang berprestasi secara intelektualitas. Sebab, justru orang dewasa patut menaruh dukungannya. "Itu supaya anak memiliki perkembangan yg baik dan pendapat anak juga harus didengarkan menggunakan begitu dia merasa mendapatkan pengakuan," ungkapnya.
Dia melanjutkan, perang terhadap perundungan wajib terus dilakukan. Sebab, kejahatan terhadap anak tadi terus memakan korban yg menciptakan depresi sampai menimbulkan korban jiwa bunuh diri.
"Bagi anak yang telah jatuh mentalnya berdasarkan bullying itu, kita bersama harus melakukan pemulihan agar nir terjadi lagi depresi & bunuh diri. Pendekatan memulihkan itu agar nir korban menjadi pendendam & bahkan berubah menjadi pelaku bully," pungkasnya.Peserta BPJS Ketenagakerjaan Lampung Baru 7 PersenKepala BPJS-Taman Kanak-kanak Bandar Lampung (kiri), Kadisnakertrans menaruh santunan pada istri energi kerja kontrak yang tewas global pada Pondok Rimbauan, Selasa (8/8). Foto : Effran Kurniawan
Pemerintah provinsi (Pemprov) beserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-Taman Kanak-kanak) terus mendorong seluruh energi kerja baik swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa masuk dalam acara iuran pertanggungan yg diadakan pemerintah. (informasi lampung)
Pasalnya, hingga sekarang baru masih ada tujuh % atau 100 ribu pekerja yg terdaftar dalam kepesertaan BPJS-TK berdasarkan total 1,lima juta pegawai di seluruh daerah Lampung. Hal itu tentu membuat instansi terkait wajib bekerja lebih keras buat memenuhi sasaran agar seluruh pegawai pada Lampung sebagai peserta BPJS-TK pada 2019 mendatang.
Kepala Kantor Cabang BPJS-Taman Kanak-kanak Lampung, Herry Subroto mengungkapkan kepesertaan BPJS pada Lampung masih jauh berdasarkan target yang dipatok pemerintah pusat. Sebab, sampai sekarang baru masih ada 100 ribu tenaga kerja swasta dan Pemda menurut total 1,lima juta pegawai semua Lampung.
"Artinya kan belum sampai 10 % peserta BPJS -TK ini & ini sebagai tanggung jawab kami. Target tahun ini terdapat lebih kurang 50 ribu & baru tercapai 15 ribu, sebagai akibatnya kami wajib terus bekerja keras. Terlebih, tahun 2019 pun presiden menargetkan semua tenaga kerja telah masuk BPJS," istilah Herry pada sela pengenalan BPJS di Pondok Rimbauan, Selasa (8/8).
Menurutnya, buat memenuhi sasaran tersebut pihaknya terus bekerja sama menggunakan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) semua provinsi dan menggandeng Kejaksaan guna menindak perusahaan yang menunggak iuran BPJS.
"Regulatornya terdapat pada Disnaker, kemudian untuk perusahaan yang bandel, menunggak, & belum mendaftar ke BPJS kami serahkan ke kejaksaan & kami sudah MoU. Sebab, penegakan hukumnya di kejaksaan. Kami sudah tak jarang berkooridnasi menggunakan kejaksaan dan poly hasilnya," ungkapnya.
Di samping itu, lanjutnya, bagi tenaga kerja kontrak di provinsi Lampung telah terdapat 2641 pegawai sudah menjadi peserta BPJS-Taman Kanak-kanak semenjak April lalu dengan acara kecelakaan kerja & kematian. Bagi pemda sudah mengikutinya kecuali Pemerintah Kota Bandar Lampung.
"Hari ini kami sosialisasi buat menginformasikan BPJS-Taman Kanak-kanak itu. Di provinsi Lampung telah ikut semua provinsi dan seluruh kabupaten, tetapi buat Pemerintah Kota masih belum. Mudah-mudah ke depannya bisa ikut, lantaran ini kan harus berdasarkan program pemberintah," tuturnya.